You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemprov DKI Bantu Kader PKK Melalui Kartu Dasawisma
.
photo Mochamad Tresna Suheryanto - Beritajakarta.id

Pemprov DKI Bantu Kader PKK Melalui Kartu Dasawisma

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan bantuan bagi kader PKK melalui Kartu Dasawisma. Pemilik Kartu Dasawisma akan memperoleh bantuan operasional senilai Rp 250 ribu per bulan dan bisa dicairkan setiap tiga bulan sekali melalui Bank DKI.

Mereka yang bekerja demi kebaikan masyarakat Jakarta,

Penyerahan Kartu Dasawisma dilakukan langsung secara simbolis oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kepada enam orang perwakilan di Gedung PKK Melati Jaya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Turut mendampingi Anies dalam penyerahan Kartu Dasawisma tersebut, Ketua TP PKK DKI Jakarta, Fery Farhati; serta Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Tuty Kusumawati.

Anies mengatakan, banyak kader PKK yang selama ini betul-betul bekerja bagi masyarakat di sekitar lingkungan tinggalnya menggunakan uang sendiri untuk berbagai keperluan operasional seperti, menyiapkan dokumen, rapat, hingga membeli pulsa.

Anies Canangkan Integrasi Data Keluarga Satu Pintu

"Sekarang pemerintah yang menyiapkan uangnya. Harapannya, kita bisa menunaikan kewajiban negara lebih baik untuk mereka-mereka yang bekerja demi kebaikan masyarakat Jakarta," ujarnya, Jumat (10/5).

Pada kesempatan yang sama, Anies juga memberikan arahan terkait aplikasi Dasawisma yang menjadi sarana pendataan keluarga terpadu satu pintu.

"Data yang sudah diinput oleh kader PKK melalui aplikasi Dasawisma menjadi rujukan dan akan diintegrasikan pada seluruh program Pemprov DKI," terangnya.

Anies berharap, melalui pendataan yang dilakukan oleh kader PKK tersebut permasalahan-permasalahan sosial dan kebutuhan dasar warga Jakarta bisa tertangani dengan baik.

"Kita akan memiliki informasi yang sangat lengkap mulai tentang data kesehatan sampai kondisi rumah, dan kondisi lingkungan. Mereka yang berhak menerima bantuan seperti, KJP Plus dan Kartu Lansia Jakarta harus dipastikan terdata," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Rano Tanggapi Pandangan Umum Legislatif terhadap P2APBD 2024

    access_time16-06-2025 remove_red_eye1683 personBudhi Firmansyah Surapati
  2. Pemprov DKI Komitmen Terhadap Transparansi Pengelolaan Pajak

    access_time17-06-2025 remove_red_eye1484 personDessy Suciati
  3. Ratusan Tenaga Pendidik Diedukasi Budaya Antikorupsi

    access_time19-06-2025 remove_red_eye1201 personFolmer
  4. Beragam Bunga Hiasi Kantor Wali Kota Jakut Jelang HUT ke-498 Jakarta

    access_time19-06-2025 remove_red_eye1115 personAnita Karyati
  5. Aparatur BPPJ DKI Ditanamkan Budaya Antikorupsi

    access_time17-06-2025 remove_red_eye1101 personFolmer

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik